TUGAS 6

FAKTOR  YANG MEMPENGARUHI INVESTASI DALAM SUATU NEGARA

Investasi merupakan salah satu variabel yang penting dalam sebuah perekonomian. Ada beberapa hal yang memengaruhi investasi, yaitu suku bunga, PDRB, utilitas, birokrasi, kualitas SDM, regulasi, stabilitas politik dan keamanan serta faktor sosial budaya. Hal ini menimbulkan implikasi kebijakan, yaitu penurunan suku bunga, kebijakanfiskal, perbaikan sarana dan prasarana, perbaikan birokrasi pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia,pelonggaran regulasi, kebijakan untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan, penguatan budaya lokal

.

1.SUKU BUNGA

Suku bunga merupakan factor yang sangat penting dalam menarik investasi karena sebagian besar investasi biasanya dibiayai dari pinjaman bank. Jika suku bunga pinjaman turun maka akan mendorong investor untuk meminjam modal dan dengan pinjaman modal tersebut maka ia akan melakukan investasi.

2.PENDAPATAN PER KAPITA

pendapatan nasional per kapita untuk tingkat negara (nasional) dan PDRB per kapita untuk tingkat propinsi dan Kabupaten atau Kota. Pendapatan nasional per kapita dan PDRB per kapita merupakan cermin dari daya beli masyarakat atau pasar. Makin tinggi daya beli masyarakat suatu negara atau daerah (yang dicerminkan oleh pendapatan nasional per kapita atau PDRB per kapita) maka akan makin menarik negara atau daerah tersebut untuk berinvestasi.

3.KONDISI SARANA DAN PRASARANA

Investasi membutuhkan sarana dan prasarana pendukung. Prasarana dan sarana pendukung tersebut meliputi sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, utilitas, pembuangan limbah dan lain-lain. Saranadan prasarana transportasi contohnya antara lain : jalan, terminal, pelabuhan, bandar udara dan lainlain. Sarana dan prasrana telekomunikasi contohnya: jaringan telepon kabel maupun nirkabel, jaringan internet, prasarana dan sarana pos. Sedangkan contoh dari utilitas adalah tersedianya air bersih, listrik dan lain-lain.

4.BIROKASI PERIJINAN

Birokrasi perijinan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi investasi karena birokrasi yang panjang memperbesar biaya bagi investor. Birokrasi yang panjang akan memperbesar biaya bagi pengusaha karena akan memperpanjang waktu berurusan dengan aparat. Padahal bagi pengusaha, waktu adalah uang. Kemungkinan yang lain, birokrasi yang panjang membuka peluang oknum aparat pemerintah untuk menarik suap dari para pengusaha dalam rangka memperpendek birokrasi tersebut.

  

5.KUALITAS SDM

Manusia yang berkualitas akhir-akhir ini merupakan daya tarik investasi yang cukup penting. Sebabny adalah tekhnologi yang dipakai oleh para pengusaha makin lama makin modern. Tekhnologi modern tersebut menuntut ketrampilan lebih dari tenaga kerja.

6.PERATURAN DAN UU TENAGA KERJA

Peraturan undang-undang ketenagakerjaan ini antara lain menyangkut peraturan tentang pemutusan hubungan kerja (PHK), Upah Minimum, kontrak kerja dan lain-lain. Ada anggapan dari kalangan dunia usaha bahwa UU dan peraturan ketenagakerjaan ini terlalu membela tenaga kerja. Misalnya saja ada peraturan yang membuat PHK sangat sulit dilakukan. Demikian juga dalam hal kebijakan upah minimun ternyata telah banyak memberatkan dunia usaha (meskipun ada juga perusahaan yang sebenarnya mampu tetapi pura-pura tidak mampu membayar upah sesuai ketentuan upah minimum). Akibat dari kondisi demikian maka tampaknya hal ini menjadi bumerang bagi tenaga kerja sendiri. Akibatnya elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap penciptaan kesempatan kerja saat ini menurun.

Kalau dulu 1 persen pertumbuhan ekonomi menciptakan kesempatan kerja baru bagi 400.000 orang, tetapi sekarang ini 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya menciptakan kesempatan kerja bagi 200.000 orang. Ini mengindikasikan pengusaha atau investor memilih teknologi yang lebih padat modal karena berurusan dengan tenaga kerja semakin rumit dan tidak mengenakkan.

7.STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN

Stabilitas politik dan keamanan penting bagi investor karena akan menjamin kelangsungan investasinya untuk jangka panjang. Dalam hal kestabilan politik dan keamanan tampaknya kondisi sekarang ini rata-rata pada skala nasional maupun daerah sudah lumayan. Hal ini terbukti, misalnya, pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah di berbagai daerah meskipun masih ada keributan di sana-sini tetapi tidak sampai membesar menjadi konflik dan kerusuhan yang cukup membahayakan stabilitas politik dan keamanan. Tampaknya masyarakat Indonesia sudah dewasa dalam berpolitik. Ini merupakan faktor yang penting dalam mendukung terealisasikannya investasi.

FAKTOR PEMBANTU PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI

1.FAKTOR SUMBER DAYA MANUSIA

Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauhmana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.

2.FAKTOR SUMBER DAYA ALAM

Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembanguan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampaun sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud dinataranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.

3.FAKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

4.FAKTOR BUDAYA

Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya.

5.SUMBER DAYA MODAL

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

SUMBER:

http://bappeda.semarang.go.id/uploaded/publikasi/EVALUASI_FA..

.

http:/repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17585/5/Chapter%20I.pdf

http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-98-1574-02032007.pdf

http://www.fe.trisakti.ac.id/pusatstudi_industri/PUSAT%20STUDY%20TULUS%20TAMBUNAN/Pusat%20Studi/Working%20Paper/WP6.pdf

http://id.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan_ekonomi

TUGAS 5

 Salah satu masalah yang cukup tinggi dihadapi suatu Negara adalah kemiskinan.Kemiskinan dianggap menghambat pertumbuh suatu Negara ini pun yang saat ini terjadi di Negara kita Indonesia.angka kemiskinan di Indonesia terbilang cukup tinggi walaupun dalam data statistic yang dimiliki permerintah menurun setiap tahunnya. Penanganan berbagai masalah di atas memerlukan strategi penanggulangankemiskinan yang jelas. Pemerintah Indonesia dan berbagai pihak terkaitlainnya patut mendapat acungan jempol atas berbagai usaha yang telahdijalankan dalam membentuk strategi penanggulangan kemiskinan. Halpertama yang dapat dilakukan oleh pemerintahan baru adalah menyelesaikandan mengadaptasikan rancangan strategi penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan. Kemudian hal ini dapat dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan.Berikut ini dijabarkan sepuluh langkah yang dapat diambil dalamMengimplementasikan strategi pengentasan kemiskinan tersebut.

Program-program Penanggulangan Kemiskinan Klaster I

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga. RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium. Lima Komponen Tujuan MDG’s yang akan terbantu oleh PKH yaitu: Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan; Pendidikan Dasar; Kesetaraan Gender; Pengurangan angka kematian bayi dan balita; Pengurangan kematian ibu melahirkan.

2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. BOS diprioritaskan untuk biaya operasional nonpersonal, meskipun dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya investasi. Tujuan umum program BOS untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu. Sasaran program BOS adalah semua siswa (peserta didik) di jenjang Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsyanawiyah (MTs), termasuk Sekolah MenengahTerbuka (SMPT) dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia.

3. Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)

Meski dana BOS diharapkan dapat meningkatkan jumlah keikutsertaan peserta didik, tapi faktanya, masih tetap saja ada siswa yang putus sekolah dan tidak melanjutkan. Penyebabnya, para orangtua kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan seperti baju, seragam, buku tulis dan buku cetak, sepatu, biaya transportasi, dan biaya lain-lain yang tidak ditanggung oleh dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) bertujuan agar siswa dari kalangan tidak mampu dapat terus melanjutkan pendidikan di sekolah. Program ini bersifat bantuan bukan beasiswa, karena jika beasiswa bukan berdasarkan kemiskinan, melainkan prestasi.

Dana sebesar Rp 360.000 per tahun diberikan kepada siswa tingkat SD, dipergunakan untuk keperluan sekolah, seperti, pembelian buku pelajaran, seragam sekolah, alat-alat olahraga dan keterampilan, pembayaran transportasi ke sekolah, serta keperluan lain yang berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah.

BSM adalah bantuan yang diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu untuk dapat melakukan kegiatan belajar di sekolah. Bantuan ini memberi peluang bagi siswa untuk mengikuti pendidikan di level yang lebih tinggi. Selain itu, bertujuan untuk mengurangi jumlah siswa putus sekolah akibat permasalahan biaya pendidikan.

Sementara bagi siswa miskin di jenjang pendidikan menengah atas pemerintah menyiapkan bantuan khusus murid miskin di jenjang SMA dan bantuan beasiswa untuk siswa miskin pada jenjang SMK.

Di jenjang pendidikan tinggi, program beasiswa bagi anak kurang mampu juga digulirkan pemerintah dengan nama bantuan belajar mahasiswa miskin

ber-IPK 2,5, dan beasiswa bidik misi. Bidik misi bertujuan untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang berpotensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi.

4. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)

Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin. Tujuan Jamkesmas adalah meningkatkan akses terhadap masyarakat miskin dan hampir miskin agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Pada saat ini Jamkesmas melayani 76,4 juta jiwa.

5. Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN)

Raskin merupakan subsidi pangan yang diperuntukkan bagi keluarga miskin sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin. Pendistribusian beras ini diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin dimana masing-masing keluarga akan menerima beras minimal 10 Kg/KK tiap bulan dan maksimal 20 Kg/KK tiap bulan dengan harga bersih Rp 1.000/kg di titik-titik distribusi. Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu raskin bertujuan untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.

Program-program Penanggulangan Kemiskinan Klaster II

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

PNPM adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan menjadi dua yakni: (1) PNPM-Inti terdiri dari program/proyek pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan, yang mencakup PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan.

2. Program Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja/Padat Karya Produktif

Padat Karya adalah suatu kegiatan produktif yang memperkerjakan atau menyerap tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur yang relatif banyak. Secara teknis konsep program ini adalah untuk membangun ekonomi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat usaha-usaha produktif dengan memanfaatkan potensi SDA, SDM dan Teknologi sederhana yang ada serta peluang pasar.

Jenis-jenis usaha yang dapat dikembangkan dalam kegiatan Padat Karya Produktif lebih berorientasi pada kegiatan usaha yang bersifat ekonomi produktif dan berkelanjutan seperti:

a. Usaha-usaha di sektor pertanian, sub sektor tanaman pangan dan holtikultura, antara lain; budi daya padi, jagung, cabe, kentang dan buah-buahan.

b. Usaha-usaha di sektor pertanian, sub sektor peternakan, antara lain; penggemukan sapi, kambing, peternakan ayam potong dan petelor.

c. Usaha-usaha di sektor pertanian, sub sektor perikanan, antara lain; pembenihan udang, budi daya rumput laut, kolam ikan, tambak dan kerambah.

d. Di bidang usaha industri kecil, antara lain; pembakaran gamping, batu bata, batako dan pembuatan keramik.

Program-program Penanggulangan Kemiskinan Klaster III

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah dana pinjaman dalam bentuk Kredit Modal Kerja (KMK) dan atau Kredit Investasi (KI) dengan plafon kredit dari Rp. 5 Juta sampai dengan Rp. 500 juta. Agunan pokok KUR adalah proyek/usaha yang dibiayai, namun Pemerintah membantu menanggung melalui program penjaminan hingga maksimal 70% dari plafon kredit.

Bantuan berupa fasilitas pinjaman modal ini adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan perbankan yang sebelumnya hanya terbatas pada usaha berskala besar dan kurang menjangkau pelaku usaha mikro kecil dan menengah seperti usaha rumah tangga dan jenis usaha mikro lain yang bersifat informal, mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM

2. Kredit Usaha Bersama (KUBE)

KUBE adalah program yang bertujuan meningkatkan kemampuan anggota KUBE di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari, ditandai dengan: meningkatnya pendapatan keluarga; meningkatnya kualitas pangan, sandang, Sasaran program KUBE adalah keluarga miskin produktif (orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan; Keluarga Miskin yang mengalami penurunan pendapatan dan kesejahteraannya atau mengalami penghentian penghasilan

SUMBER:

ttp://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/280016-1106130305439/617331-1110769011447/810296-1110769073153/reducingpoverty.pdf

http://publikasi.kominfo.go.id/bitstream/handle/54323613/68/penanggulangan_KIB-II.pdf?sequence=1

‘ TUGAS 4

PEMBIAYAAN SEKTOR MIKRO DAN PEMBIAYAAN SEKTOR CORPORATE

PEMBIAYAAN SEKTOR MIKRO

Pembiayaan sector mikro merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha kecil atau mikro.Menurut keputusan menteri keuangan nomor 40/KMK.06/2003tanggal 29 januari 2003 yaitu: 

1. Usaha produktif milik keluarga atau perorangan
2. Penjualan maksimal Rp 100 juta
3. kredit yang diajukan maksimal Rp50 juta

Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir semua penguhasa nasioalyang tangguh dan berumur panjang saat ini merupakan hasil dari usaha kecil karena dari berbagai factor.

1.      Pengalaman bisnis sederhana

2.      Tidak birokratis dan mandiri

3.      Cepat tanggap dan fleksibel

4.      Cukup dinamis ulet dan mau kerja keras

5.      Dan tidak boros

   PEMBIAYAAN SEKTOR CORPORATE

 Menurut Cadbury (1992) dalam Setyaningrum (2005), corporate governance adalah sistem untuk mengarahkan (direct) dan mengendalikan (control) suatu perusahaan/korporasi. Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2000) menyatakan bahwa CG adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalalikan perusahaan                                  kegiatan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan. Bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (laba) dan memaksimumkan kekayaan pemilik.

Ada beberapa prinsip yang sudah dikembangkan untuk digunakan diguanaka oleh negaranya masing masing yaitufairness, transparency, accountability dan responsibility.

MANAKAH DARI KEDUANYA YANG LEBIH MENGUNTUNGKAN

Menurut saya yang lebih menguntungkan adalah sector pembiayaan mikro.karena sector ini sudah dilindungi oleh keputuasan menteri keuangan nomor 40/KMK.06/2003tanggal 29 januari 2003.Selain itu beberapa study yang dilakukan ternyata sector mikro lebih bisa bertahan dibandingkan corporate.ketahanan tersebut disebabkan karena usaha mikro tidak tergantung dengan bahan baku impor  ketika bahan baku impor melambung dengan seiring melemahnya rupiah,namun uaha mikro terus berproduksi dengan harga yang relatif stabil.

TANTANGAN YANG DIHADAPI OLEH PEMBIAYAAN MIKRO DAN CORPORATE

·         Tantangan yang dihadapi pembiayaan mikro adalah kuranganya finasial walaupun bank Indonesia memberkan peraturan kepada bank umum untuk memberikan kredit 22,5% untuk pengusahan kecil tetapi bank bank umum lebih suka memberikan kredit kepada pengusaha besar karena memiliki manajemen yang lebih baik dan jaminan kredit yang lebih pasti.bank bank ini memiliki keterbasatan dalam sdm yang terdidik secara khusus untuk menangani debitur berskala kecil dalam jumlah yang sangat banyak maka dari itu bagi bank menagani kredit besar sama saja menangani kredit kecil,oleh sebab itu usaha mikro kurang mendapatkan suntikan finasial sehingga sulit berkembang apalagi dipasar yang mulai kompetitif .

·          Tantangan yang dihadapi Pembiayaan corporate biasanya pembayaran hutang dan bunga yang sangat tinggi.kegagalan memenuhi kewjiban ini dapat menimbulkan aksi hokum oleh keditor maupun investor yang dapat meyababkan kebangkrutan perusahaan.

SUMBER:

·         http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?page=4&submit.x=20&submit.y=11&qual=high&submitval=next&fname=%2Fjiunkpe%2Fs1%2Feakt%2F2009%2Fjiunkpe-ns-s1-2009-32404096-11980-gcg_effect-chapter2.pdf

·         http://books.google.co.id/books?id=MpIlZdwsCU0C&pg=PA44&dq=pembiayaan+sektor+mikro+dan+pembiayaan+sektor+corporate&hl=id&sa=X&ei=0QCJT9XQIM-qrAeOnP3WCw&ved=0CCsQ6AEwAA#v=onepage&q&f=true

·         http://pustakaakuntansiku.wordpress.com/2009/08/20/praktek-corporate-governance-terhadap-resiko-kredit-yield-surat-hutang-obligasi/